Roszaini
Haniffa
Ringkasan
Pelaksana
Audit Lembaga Keauangan Syariah (LKS)
memiliki cakupan yang lebih luas dari sekadar ketentuan audit atas laporan
keuangan. Auditor eksternal atas sebuah LKS tidak hanya
mengaudit keuangan saja, tetapi juga mengaudit
kepatuhan syariah yang merujuk pada fatwa dan aturan yang telah
ditetapkan oleh DPS. Audit syari’ah khusus diperuntukkan bagi LKS, yang
bertujuan menyediakan informasi dan memastikan bahwa seluruh kegiatan aktifitas
& operasional telah sesuai dengan aturan syari’ah.
Capaian atas audit ini diperlukan secara
menyeluruh untuk mencapai maqashid
syari’ah. Tantangan dalam audit ini termasuk
keterbatasan pedoman standarisasi syari’ah, keterbatasan independensi dari DPS dan keterbatasan kompetensi auditor eksternal untuk
mencapai audit syari’ah yang menyeluruh.
Pendahuluan
Tujuan
dari aturan audit atas laporan keuangan ialah untuk meningkatkan derajat kepercayaan kepada para pengguna
laporan keuangan apakah telah dibuat sesuai dengan kerangka pelaporan
yang diterapkan. Standar auditing yang paling diterima dan diadopsi ialah yang
dikeluarkan oleh Federasi Akuntan Internasional (IFAC).
Mengikuti perkembangan dan kemunculan
fenomenal dari LKS dalam beberapa tahun di berbagai belahan dunia, cakupan atas
standar audit keuangan konvensional
ternyata tidak mampu memenuhi kebutuhan para stakeholder dari LKS
tersebut. Hal ini dikarenakan LKS harus mengikuti prinsip syari’ah dalam
seluruh transaksi dan operasi bisnisnya, dimana hal ini menjadi dimensi baru
bagi dunia auditing, yang diinginkan standar auditing ini bisa mencakup
nilai-nilai syari’ah di dalamnya. Mengetahui bahwa Standar Auditing
Internasional belum mampu merespon isu terkait kepatuhan religius, AAOIFI mengambil langkah untuk membuat sejumlah standar
audit dan metode audit yang dikhususkan bagi LKS.
Tujuan
Auditing LKS
Bentuk auditing adalah elemen penting
dalam proses mengamankan akuntabilitas perusahaan dan meningkatkan kepercayaan
stakeholder terhadap kinerja manajemen. Merujuk pada Standar Audit 1 AAOIFI, tujuan dari audit laporan keuangan atas LKS
“..adalah untuk memberikan kesempatan
pada auditor agar memberikan opini terkait bagaimana laporan keuangan
disajikan, dengan penuh rasa hormat, mengacu pada prinsip dan aturan syari’ah,
standar akuntansi dari AAOIFI serta praktik dan standar akuntansi nasional di
negara LKS tersebut beroperasi.”
Tidak seperti standar audit konvensional
--dimana auditor hanya memberikan opini benar dan adil apakah laporan keuangan
tersebut disajikan sesuai dengan standar auditing yang relevan-- audit syari’ah memiliki cakupan
yang lebih luas lagi. Hal ini karena auditor
juga harus membuktikan apakah manajemen sesuai tidak hanya terhadap aturan syari’ah tetapi juga
tujuan utama dari syari’ah itu
sendiri, yang diperlukan untuk melindungi dan meningkatkan kondisi kehidupan manusia dalam seluruh aspek
kehidupan. Dengan kata lain, audit syari’ah ini tidak hanya terpaku pada aturan
audit keuangan saja tetapi juga untuk mengetahui bagaimana shariah review, yang merupakan alasan utama dari sebuah LKS.
Saat ini, auditing suatu LKS dapat
didefinisikan sebagai proses sistematis yang bertujuan mengumpulkan dan
mengevaluasi bukti mengenai asersi terkait tindakan dan peristiwa religius
serta sosial ekonomi, dengan maksud mengetahui tingkat kesesuaian antara
asersi-asersi yang ada dengan kerangka kerja keuangan yang digunakan, termasuk
kriteria khusus yang mendasar pada prinsip syariah yang direkomendasikan DPS
serta mengkomunikasikan hasilnya kepada seluruh pihak yang berkepentingan. Ketidaksesuaian dengan prinsip
syariah menjadi risiko LKS yang dapat diterjemahkan menjadi risiko legal, citra dan reputasi yang akan membawa
konsekuensi lebih jauh tidak hanya kepada LKS tapi juga terhadap seluruh sistem
keuangan syariah.
Karakteristik
Audit LKS
a.
Peran Pemain Kunci Dalam Audit
Untuk
memenuhi kepastian ketaatan yang tepat terkait prinsip syariah dalam aktifitas
dan operasi, auditor eksternal tidak diharapkan
menggunakan dua jenis audit bagi LKS. Hal ini karena kriteria yang memutuskan apakah aktifitas
yang ada telah sesuai dengan syariah atau tidak merupakan wewenang DPS sebagai bagian LKS, karena mereka
memiliki pengetahuan dalam ilmu hukum Islam. Memberikan
persetujuan yang berbeda di antara prinsip syariah, dan sama halnya kepada
kelompok nasional, pengesahan tambahan dalam sharia compliance berlawanan dengan
prinsip dan aturan syariah, sebagaimana yang diputuskan oleh DPS di
masing-masing LKS.
Peran auditor eksternal dengan rasa hormat
terhadap kepatuhan syariah hanyalah untuk menguji kepatuhan berdasarkan pedoman yang disusun DPS.
Disamping DPS dan auditor eksternal, dua pemain kunci lainnya yang terlibat
dalam audit LKS ialah auditor internal dan Komite Audit dan Governance. Peran
pemain kunci audit LKS diilustrasikan dalam gambar berikut:
b.
Dewan Pengawas Syariah
Peran
DPS dalam kerangka kerja audit dan governance secara keseluruhan termasuk ex-ante dan ex-post audit. Peran ex-ante yaitu untuk menyusun kebijakan dan pedoman yang harus diikuti
manajemen dalam setiap kegiatannya, termasuk menyetujui produk. Peran ex-post
yaitu untuk melakukan review
syariah dengan pemeriksaan untuk memastikan bahwa aktifitas yang dilakukan LKS
tidak berlawanan dengan prinsip syariah. Review syariah melibatkan 3 tahap: perencanaan
dan perancangan prosedur review; eksekusi prosedur review dan menyiapkan
serta menelaah kertas kerja; dan terakhir, pendokumentasian kesimpulan dan menghasilkan Laporan DPS. Ketika mengeksekusi prosedur
review syariah, draft laporan dari auditor eksternal mengenai kepatuhan syariah diuji, dan laporan
syariah internal dari auditor internal akan membantu
DPS dalam pendokumentasian kesimpulan
dan mengungkapkan opini syariah dalam laporan yang menyeluruh. Singkat kata, review
syariah adalah review menyeluruh yang tidak hanya berupa laporan keuangan
tetapi juga termasuk kontrak, perjanjian dan tranksaksi untuk memastikan
kepatuhan syariah dan menambah kredibilitas terhadap aktifitas manajemen.
c.
Auditor Eksternal
Salah
satu peran khas yang dipegang oleh auditor eksternal di LKS, di antara mengaudit laporan keuangan ialah melakukan uji kepatuhan syariah. Proses audit yang
dilakukan melibatkan struktur, dokumen terencana yang melibatkan beberapa
tahapan perencanaan audit dan diakhiri dengan pengungkapan opini dalam bentuk
laporan audit eksternal terkait apakah laoran keuangan telah disajikan sesuai
dengan fatwa, aturan dan pedoman yang dikeluarkan DPS di LKS tersebut, standar
akuntansi AAOIFI, dan standar akuntansi yang relevan serta praktik di negara
bersangkutan.
Dalam
hal menyiapkan jaminan yang beralasan bahwa LKS telah sesuai dengan aturan dan
prinsip syariah yang ditetapkan DPS, auditor harus mengumpulkan bukti audit
yang tepat dan cukup. Dalam hal pedoman auditor ketika membuat judgement apakah laporan keuangan LKS
telah disajikan sesuai dengan prinsip dan aturan syariah, auditor harus merujuk
pada fatwa, aturan serta pedoman yang ditetapkan DPS. Meskipun begitu, auditor tidak diharapkan menentukan interpretasi aturan
dan pedoman yang sudah ada.
Oleh
sebab itu, ketika melakukan audit seorang auditor akan memasukkan prosedur ke
dalam pemeriksaannya untuk memastikan bahwa seluruh fatwa, aturan dan pedoman
serta modifikasi yang memungkinkan untuk memunculkan fatwa, aturan dan pedoman
telah diidentifikasi dan direview setiap periode dibawah pemeriksaan. Auditor
akan mereview laporan yang diterbitkan DPS kepada LKS mengenai kepatuhan
syariah maupun pertemuan DPS untuk memastikan bahwa keseluruhan produk yang
ditawarkan sudah direview oleh DPS. Auditor juga harus memeriksa temuan dari
semua review internal yang dilakukan manajemen LKS, auditor internal, dan
laporan atas review syariah internal. Auditor akan mengirimkan draft laporan
dan kesimpulan yang berhubungan dengan kepatuhan syariah kepada DPS, dan bila
draft laporan DPS mengindikasikan bahwa terdapat ketidaksesuaian dalam
kepatuhan maka auditor akan menyesuaikan draftnya, memberikan penjelasan yang
cukup terkait keadaan dan alasan terkait penyesuaian tersebut.
d.
Review Syariah Internal
Merujuk pada AAOIFI Governance
Standards for IFI No. 3 (GSIFI 3),
pekerjaan review syariah internal bisa dilakukan
oleh departemen audit internal, yang berwenang menyediakan SDM yang independen
dan berkualifikasi. Sebelum proses review dilakukan, manajemen
menyiapkan berkas yang berisi tujuan, wewenang dan tanggung jawab lalu
mengirimkannya kepada DPS untuk disetujui. Setelah berkas disetujui, Dewan
Direktur akan memberikan berkas tersebut kepada ketua review syariah internal
yang akan menunjuk tim yang berkompeten dalam menjalankan tugas ini.
Tim
tersebut akan merencanakan setiap penugasan review dan dokumentasinya. Kemudian
mereka akan mengumpulkan, menganalisa, dan menginterpretasikan semua hal yang
berhubungan dengan tujuan dan ruang lingkup kerja, termasuk pemeriksaan dokumentasi,
review analitis, nilai-nilai,diskusi dengan pihak manajemen dan observasi untuk
mendukung hasil reviewnya. Kertas kerja dokumen akan disiapkan oleh tim dan
akan dilihat oleh ketua tim, kemudian akan didiskusikan kesimpulan dan
rekomendasinya bersama manajemen sebelum menerbitkan laporan tertulis akhir.
e.
Komite Audit dan Governance
Peran
komite audit dan governance, yang diisi oleh direktur non-eksekutif, dijelaskan
secara detail dalam GSIFI No. 4.
Bertanggungjawab atas pengecekan struktur
dan proses pengendalian internal serta
memastikan bahwa aktifitas LKS telah patuh terhadap syariah. Tugas komite ini
juga termasuk review atas laporan yang dibuat oleh tim syariah internal dan DPS dalam memastikan tindakan
yang patut sudah diambil.
Cakupan
dan Keterlibatan Audit
Seperti yang telah disinggung di atas, ruang lingkup
audit LKS lebih luas. AAOIFI mendefinisikan “ruang lingkup audit” ini sebagai
prosedur audit yang diperlukan oleh auditor terkait keadaan yang ada untuk
mencapai tujuan audit bagi LKS. Selanjutnya dijelaskan sebagai berikut:
“Prosedur
yang disyaratkan dalam melakukan audit
yang sesuai dengan LKS dapat ditentukan oleh auditor dengan memandang ketentuan
yang ada dalam prinsip dan aturan Islam, ASIFI, badan profesional yang relevan,
legislasi, regulasi, yang tidak berlawanan dengan prinsip serta aturan syariah,
dan bila perlu syarat pelaporan dan perjanjian audit, standar audit
internasional yang membuat hal-hal yang tidak diatur dalam secara detil dalam
ASIFI tidak berlawanan dengan prinsip dan aturan syariah.”
Dari pernyataan di atas, jelas terlihat
bahwa auditor eksternal diharapkan sepakat dengan pedoman dan aturan yang luas.
Sejak mereka diharapkan menjalankan pengujian kepatuhan syariah, mereka akan
memastikan bahwa manajemen telah cukup bebas dari pengaruh dan prinsipnya
diizinkan seperti DPS. Auditor eksternal juga dapat terkait dengan keadilan
sosial ekonomi yang bersesuaian dengan maqashid
syariah, sepanjang mereka tidak ditugaskan DPS.
Tantangan
Audit LKS
Saat
ini ada sejumlah tantangan dalam audit LKS, khususnya dalam hal audit kepatuhan
syariah. Pertama, walaupun usaha AAOIFI untuk menerbitkan standar audit, fokus dan ruang
lingkup cenderung kepada audit laporan keuangan ketimbang konsep audit
syariah yang luas, yang melibatkan audit aktifitas secara keseluruhan dari LKS
yang berdasar pada maqashid syariah.
Oleh karena itu, penggunaan kata “review syariah” dibanding “audit syariah” oleh
AAOIFI akan berimplikasi pada rendahnya tingkat kepastian seperti kasus yang
disebutkan.
Kedua, merujuk pada standar audit
AAOIFI, fungsi audit atau review syariah telah terbagi ke dalam entitas yang
berbeda-beda, sebagai contoh, auditor eksternal, DPS, review syariah internal,
dan komite audit dan governance. Selama auditor
eksternal diperankan sebagai mekanisme luar dalam memonitor kepatuhan,
keterbatasan kompetensi mereka membuat mereka bergantung
kepada fatwa DPS, dimana faktanya mereka juga
harus independen dalam membuat judgement
yang berkaitan dengan isu kepatuhan.
Ketiga, independensi
DPS dipertanyakan dimana mereka membuat
fatwa dan juga di sisi lain menentukan
pedoman terkait kepatuhan syariah
maupun dalam melakukan audit atau review syariah terkait LKS.
Meskipun
secara global pertumbuhan LKS begitu pesat, terdapat sedikit keraguan bahwa
auditing dalam LKS mampu mengatasi tantangan ini dan mungkin badan profesi
auditing syariah akan muncul di kemudian hari.
Tidak ada komentar:
Posting Komentar